Pemisahan urusan pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dianggap akan menimbulkan keruwetan. Salah satunya, dalam hal koordinasi.

Seperti diketahui, urusan pendidikan dasar, menengah, dan kebudayaan masih akan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sedangkan pendidikan tinggi (dikti) akan ditangani oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti).

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menilai permasalahan utama yang akan muncul dari pemisahan itu adalah koordinasi antarlembaga. Dia mencontohkan urusan penyediaan tenaga guru.

Darmaningtyas memaparkan, tenaga guru dicetak oleh lembaga pendidikan tenaga pendidikan (LPTK). Lembaga penyedia pendidikan tinggi itu tentu akan menginduk ke Kementerian Ristek dan Dikti. Sementara, kebutuhan guru ada di lingkup Kemendikbud.

“Jadi secara kelembagaan bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah ruwet,” ujar Darmaningtyas, seperti dikutip dari pernyataan resminya, Kamis (30/10/2014).

Darmaningtyas mengimbuhkan, pada 1959-1962, peristiwa serupa pernah terjadi. Ketika itu pendidikan tenaga guru (PTG) bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PPK). Sementara ada juga fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP), namun di bawah Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP).

Oleh karena itu, Darmaningtyas menilai semua pihak tidak bisa terlalu berharap dengan pemisahan Dikdasmen dan Dikti ini. “Saya khawatir proses pendidikan di perguruan tinggi akan menjadi makin pragmatis karena tidak berbudaya lagi, budaya lepas dari perguruan tinggi,” ucapnya.